RADARBIDIKNASIONAL.ID SUMENEP Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, harus berpindah lokasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep batal menggunakan lahan seluas 10 hektare yang sebelumnya disiapkan di Desa Patean, Kecamatan Batuan, karena diketahui berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Status tersebut membuat lahan tidak dapat dialihfungsikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Akibatnya, Pemkab Sumenep harus mencari lokasi pengganti agar program pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi tetap dapat direalisasikan.
Sebelumnya, lahan di Desa Patean itu diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan SRT yang diharapkan dapat mendukung akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, setelah dilakukan penyesuaian terhadap status dan peruntukan lahan, pembangunan tidak dapat dilanjutkan di lokasi tersebut karena masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi yang memiliki aturan ketat terkait perubahan fungsi lahan.
Pemkab Sumenep kini dihadapkan pada tugas untuk segera menyiapkan lahan alternatif yang memiliki status hukum dan peruntukan jelas, sehingga proses pembangunan tidak kembali terkendala persoalan administrasi maupun tata ruang.
Pemindahan lokasi ini diharapkan tidak menghambat realisasi program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah juga perlu memastikan lokasi baru benar-benar memenuhi persyaratan agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Ke depan, masyarakat menanti kejelasan lokasi pengganti serta kepastian jadwal pembangunan SRT, mengingat keberadaan sekolah tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.
Bersambung………?
