RADARBIDIKNASIONAL.ID JAKARTA – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak semestinya dimaknai sebatas seremoni tahunan. Bagi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memastikan pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh daerah.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai, kemajuan daerah dan kuatnya ekonomi masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan Indonesia. Karena itu, aspirasi daerah harus memiliki ruang yang kuat dalam setiap arah kebijakan nasional.
Hal tersebut disampaikan Ning Lia dalam wawancara bersama Sinpo TV setelah mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan Ning Lia sejalan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa MPR RI terus menjalankan peran sebagai rumah kebangsaan dengan memperkuat pemahaman konstitusi serta menjaga nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden juga menyebut DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Sementara itu, DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. DPD RI juga terus mendorong pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang telah memasuki tahap tripartit bersama DPR RI dan pemerintah.
Menurut Ning Lia, capaian tersebut menunjukkan posisi strategis DPD RI sebagai representasi daerah dalam mengawal agar pembangunan nasional tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” ujar Ning Lia.
Aspirasi Daerah Harus Dibawa Secara Konstruktif
Ning Lia menegaskan, tugas senator tidak berhenti pada membawa persoalan daerah ke tingkat pusat. Wakil daerah juga perlu memperkenalkan berbagai potensi, inovasi, serta keberhasilan daerah agar memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, banyak capaian daerah yang layak diangkat ke tingkat nasional, sekaligus berbagai regulasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi daerah.
“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pembangunan, bukan menjadi sumber perpecahan.
“Kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.
Ekonomi Rakyat Jadi Fondasi Ketahanan Nasional
Selain persoalan representasi daerah, Ning Lia menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh perusahaan besar, kawasan industri, maupun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Di tingkat akar rumput, jutaan petani, nelayan, pedagang, pengrajin, pelaku UMKM, perempuan, dan anak muda turut menjadi penggerak ekonomi nasional.
“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” ujarnya.
Ning Lia juga mengingatkan pengalaman krisis moneter 1998. Menurutnya, ketika sektor ekonomi besar mengalami tekanan, aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan komunitas tetap menjadi salah satu penopang kehidup
ANIL
