RADARBIDIKNASIONAL.ID SURABAYA – Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen pada Semester I 2026 mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai angka statistik.
Lia menilai keberhasilan pembangunan harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, kesejahteraan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kerja-kerja yang terkoordinir dengan baik, strategi-strategi yang berjalan dengan baik, sehingga program-program itu bisa menyasar pada kebutuhan masyarakat. Tidak heran kalau pertumbuhan ekonomi baik, penurunan pengangguran juga signifikan. Itu tentu berkat kerja keras semuanya,” ujar Lia saat diwawancarai RRI Surabaya, Selasa (18/8/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 tumbuh 5,84 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Timur juga mencatat pertumbuhan 5,72 persen secara tahunan dan 2,85 persen secara triwulanan.
Capaian tersebut diikuti dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Mei 2026 berada di angka 3,42 persen, turun dibandingkan Februari 2026 yang tercatat 3,55 persen.
Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,46 juta orang dengan proporsi pekerja formal sebesar 36,18 persen.
Meski demikian, Lia mengingatkan bahwa peningkatan indikator makro ekonomi harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu membuka akses pekerjaan secara lebih luas.
“Yang penting adalah bagaimana program-program itu bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Termasuk bagaimana kita melihat persoalan pengangguran, bagaimana ada akses lapangan pekerjaan yang memadai, terutama bagi tenaga kerja,” katanya.
Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar penerima dampak dari kebijakan pemerintah.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus memperluas ruang bagi penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi.
“Harapannya tentu tenaga kerja kita bisa lebih sejahtera. Pemerintah perlu terus membuka ruang dan akses seluas-luasnya bagi para tenaga kerja,” ujar Lia.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas SDM. Perubahan teknologi dan dinamika dunia kerja membuat kompetensi tenaga kerja harus terus disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri, jasa, pertanian, maupun ekonomi baru.
Data BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur pada 2025 mencapai 76,13, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pada Februari 2026, sektor tersebut menyerap 31,76 persen dari total penduduk bekerja di Jawa Timur.
Kondisi itu, menurut Lia, menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor. Tenaga kerja di sektor pertanian, industri, jasa hingga sektor ekonomi baru membutuhkan keterampilan yang relevan agar mampu bersaing dan meningkatkan kesejahteraan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan kesempatan kerja tersedia secara inklusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai lapisan.
Lia menilai capaian pembangunan Jawa Timur merupakan hasil kerja bersama yang patut diapresiasi. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan agar berbagai kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya melihat pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya secara nyata. Karena tujuan akhirnya tentu adala
ANIL
